JUKNIS PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA SELAMA MASA PENYESUAIAN SISTEM KERJA ASN DAN KEBIJAKAN UP/TUP DI MASA PANDEMI

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban biaya penunjang kegiatan terkait penyesuaian sistem kerja ASN menuju tatanan normal baru, kepala Biro Umum menerbitkan Nota Dinas nomor KU.1.2/220/SET.M.EKON.3/05/2020. Nota Dinas tersebut berisi biaya yang dapat dibebankan pada DIPA dan biaya yang tidak dapat dibebankan pada DIPA dalam rangka menunjang pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain Nota Dinas tersebut, kepala biro umum melalui bagian keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun mekanisme penyampaian rencana usulan TUP dalam rangka menjalankan amanat surat Kepala KPPN Jakarta II Nomor S-1051/WPB.12/KP.02/2020 tanggal 3 Juni 2020 Hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengajuan SPM ke KPPN Pada Masa Keadaan Darurat COVID-19 .

Adapun notulensi rapat, Nota Dinas beserta lampiran-lampirannya dan template surat pengantar pengajuan usulan TUP dapat diunduh pada link berikut :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *