Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan keseragaman pemahaman penggunaan akun belanja dalam pengelolaan APBN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diterbitkan E-Book Pedoman Penggunaan Akun
Sejalan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024, Bagian Keuangan berencana
Sehubungan dengan pemberlakuan batas pengajuan SPP LS Non Kontraktual pada bulan Desember tahun 2021, para PPK di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diarahkan untuk mengajukan
Dalam rangka mempersiapkan Langkah-Langkah Akhir Tahun 2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 9 Tahun 2021, Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melalui Bagian
Sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri Keuangan yang meminta agar program perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dijalankan lebih fokus dan terarah
Beberapa peraturan terkait dengan tata cara pelaksanaan dan pelaporan hibah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015
Dalam rangka pendaftaran email SAKTI dalam rangka persiapan implementasi aplikasi SAKTI dan tindak lanjut atas penolakan KPPN atas permohonan dispensasi pendaftaran kontrak , telah diselenggarakan
Dalam rangka melaksanakan ketentuan LLAT 2020 sebagaimana tertuang dalam perturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020, terlampir template dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan pembayaran tagihan yang jatuh
Dalam rangka meningkatkan pelayanan keuangan di bidang perpajakan, serta upaya untuk mengurangi penolakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) akibat kesalahan perhitungan pajak dan pembuatan Surat Setoran
Dalam rangka menciptakan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang seragam, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian
