SEJARAH AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA DARI MASA KE MASA

Praktik akuntansi dan pelaporan keuangan telah berkembang dengan pesat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Di Indonesia sendiri pada masa sebelum kemerdekaan, pengelolan keuangan negara mengacu pada ketentuan Indische Comptabiliteitswet (ICW) yang disusun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Ketentuan dalam ICW, termasuk ketentuan terkait pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah, terus digunakan hingga beberapa decade setelah deklarasi kemerdekaan negara Indonesia. Perkembangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia semakin pesat sejak pelaksanaan reformasi keuangan negara. Berikut ini sedikit rangkuman mengenai timeline Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia.

Tahun 1945

Pada tahun 1945, proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara mengacu sepenuhnya pada Indische Comptabiliteitswet (ICW) yang merupakan produk Pemerintah Kolonial Belanda. Masa Ini berlangsung mulai dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1967.

Tahun 1967

Pada tahun ini, untuk pertama kalinya, pemerintah menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara yang disahkan melalui undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1967. Dengan adanya undang-undang ini, pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara telah memenuhi ketentuan dalam regulasi keuangan negara saat itu, seperti telah melalui pemeriksaan auditor ataupun telah dibahas bersama dewan legislatif untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang.

Tahun 1991

Pada tahun ini diterbitkan Keputusan menteri Keuangan nomor KMK-476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang merupakan sistem akuntansi pertama yang digunakan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Implementasi dari peraturan ini merupakan sebuah transisi sebelum pemberlakuan sistem akuntansi pemerintah secara penuh.

Tahun 1998

Krisis ekonomi melanda Indonesia dan reformasi ekonomi digaungkan. Reformasi yang terjadi menumbuhkan semangat perubahan di segala bidang, termasuk dalam bidang Keuangan Negara.

Tahun 2003-2004

Pada tahun ini Reformasi Keuangan Negara dilaksanakan dengan penetapan Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang merombak seluruh tatanan pengelolaan keuangan negara dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Reformasi ditandai dengan diterbitkannya KMK Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. KMK tersebut merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan terakhir yang ditetapkan pada masa transisi sebelum berlakunya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baku.

Tahun 2005

Pada tahun ini diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai tonggak reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Indonesia. SAP tersebut menggunakan Basis Cash Toward Accrual (CTA). Dengan adanya SAP yang compatible  dengan standar akuntansi internasional telah memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara dengan pola pertanggungjawaban keuangan negara yang baik.

Tahun 2009

Pemerintah diwajibkan untuk menyajikan Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual sebagai persiapan menuju penerapan basis akrual secara penuh. Pada tahun 2009, Menteri Keuangan mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang SAP berbasis Akrual yang disusun oleh KSAP kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tahun 2010

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Berbasis Akrual). Ruang lingkup dari PP Nomor 71 tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual terdapat pada Lampiran I, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sementara itu, SAP berbasis kas menuju akrual terdapat pada Lampiran II dan berlaku bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual dengan batas waktu sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Tahun 2017-2018

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2016 merupakan Opini WTP yang pertama kali diraih sejak penyusunan LKPP tahun 2004. Capaian ini diraih pada tahun kedua penerapan akrual yang menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas akuntansi dan pelaporan keuangan. Capaian Opini WTP kembali diraih pada Tahun 2018 untuk LKPP Tahun 2017.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia dari Masa ke Masa

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan