PROSES BISNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

  1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP ) adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain. SAPP juga berfungsi untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.

SAPP wajib diselengarakan oleh:

  1. Seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat;
  2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN;
  3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

Unit atau entitas yang dikecualikan dari SAPP:

  1. Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBD;
  1. BUMN;
  2. BUMD.
  1. Kerangka Umum SAPP dan Struktur Organisasi Unit Akuntansi

         Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas. Laporan Keuangan disusun secara berjenjang dari unit terkecil yakni dari lingkup satker, eselon 1, sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga.

No Unit Akuntansi dan Pelaporan Penanggung Jawab
1 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran ( UAKPA )  Kepala Satuan Kerja (Satker)
2 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Eselon I ( UAPPA-E1 )  Pejabat Eselon I
3 Unit Akuntansi Pengguna Anggaran ( UAPA )  Menteri/Pimpinan Lembaga
  1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
    1.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
      1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
      1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
      1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
      1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
      1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014;
      1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
      1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
      1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.5/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
      1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.
  1. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

           Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah Prosedur  dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup K/L yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Proses bisnis akuntansi pada entitas akuntansi dimulai dari input berdasarkan dokumen sumber (DIPA,SSBP,SP2D,BAST,SK) selanjutnya dilanjutkan analisis transaksi jurnal, posting melalui aplikasi SAIBA untuk menghasilkan output laporan keuangan. Sistem Akuntansi tersebut dijalankan berdasarkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Proses tersebut dapat digambarkan secara ringkas dibawah ini :

Dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan beberapa aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan, diantaranya dengan fungsi sebagai berikut

  • Aplikasi SAS untuk pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran termasuk capaian output, yang di transfer ke SAIBA;
  • Aplikasi Persediaan melakukan pengiriman ke SIMAK-BMN secara bulanan;
  • Aplikasi SIMAK-BMN melakukan pengiriman ke SAIBA secara bulanan;
  • Penggunaan SAIBA dalam penyusunan laporan keuangan didukung oleh Aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi Persediaan serta Aplikasi SAS;
  • Aplikasi SAIBA mengirimkan data ke e-rekon secara bulanan.
  • Proses Akuntansi dan Aplikasi
    • Jurnal Balik (S-1690/PB/2015 & PMK No. 219/PMK.05/2013)
  • Pendapatan diterima di muka, belanja dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, belanja yang masih harus dibayar, dan bagian lancar piutang jangka panjang.
    •  Transaksi DIPA dan revisi DIPA
  • Dilakukan melalui perekaman DIPA dan Revisi DIPA atau penarikan dari SAS
    • Transaksi periode berjalan (realisasi)
  • Dilakukan melalui perekaman dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran (termasuk pengembaliannya) , atau  copy data dari SAS
    • Transaksi periode berjalan (aset berupa BMN)
  • Dilakukan melalui penerimaan data dari SIMAKBMN (Persediaan,Aset Tetap dan Aset Lainnya berupa BMN)
    • Transaksi periode berjalan (aset non BMN, Kewajiban)
  • Dilakukan melalui perekaman jurnal (TGR, Piutang dll)
    •  Penyesuaian
  • Dilakukan melalui perekaman jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian neraca, jurnal koreksi, jurnal ekuitas transaksi lainnya, atau jurnal umum.
    • Pelaporan (Sudah ada Output proses)

– Dilakukan melalui menu pencetakan laporan: LRA; LO; LPE; Neraca; Neraca Percobaan; Buku Besar; dll.

  • Telaah laporan keuangan (Harus dilakukan)
  • Dilakukan menggunakan kertas kerja telaah laporan keuangan;
  • Dilakukan untuk mengecek kewajaran laporan: apakah hubungan antar laporan keuangan sudah benar, apakah terdapat akun-akun yang tidak seharusnya, apakah terdapat akun-akun dengan saldo tidak normal, dsb;
  • Telaah LK satker dapat mendeteksi kesalahan sedini mungkin sebelum LK dikonsolidasi di tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan/atau UAPA.

Bersambung……