Menyusun LPJ Bendahara Itu Mudah

Pernahkah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Anda ditolak (diminta memperbaiki kembali) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)? Jika pernah, Anda jangan khawatir. Tulisan ini hadir di hadapan Anda akan mengatasi masalah tersebut. Banyak penyebab mengapa LPJ mesti ditolak pihak KPPN. Mulai dari angka-angka yang tertuang di LPJ belum sesuai formula atau dianggap belum melakukan rekonsilasi internal karena saldo uang persediaan (UP) tidak sesuai data di KPPN, dan beberapa masalah lainnya. Lantas, bagaimana cara mengatasi semua penyebab itu.

Cuma ada satu cara agar LPJ akan diterima KPPN. Cara apa itu? Tidak ada cara lain. Cara itu adalah menyusun LPJ yang sesuai peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang mengatur terkait LPJ Bendahara Pengeluaran adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan aturan pelaksana peraturan ini adalah Peraturan Direktorat Perbendaharaan Negara Nomor: 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja.

Sebelum melangkah ke penyusunan LPJ. Perlu kita memahami arti LPJ itu sendiri. Merujuk ke Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, LPJ diartikan dengan laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Jadi, LPJ itu adalah laporan yang dibuat bendahara. Bagaimana cara membuatnya? Sulitkah? Tulisan inilah jawabannya. Anda hanya perlu mengikuti tiga langkah saja. Ketiga langkah tersebut akan disajikan menjadi tiga bagian tulisan. Jadi cukup tiga langkah saja. Tiga langkah tersebut adalah

  1. Melakukan pengecekan keadaan pembukuan pada akhir bulan pelaporan dan pengecekan fisik kas;
  2. Melakukan rekonsiliasi internal;
  3. Menyiapkan data pendukung dan melakukan pengisian formulir Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi serta LPJ.

Pada bagian satu ini kita akan memfokuskan pada langkah pertama saja yaitu melakukan pengecekan keadaan pembukuan pada akhir bulan pelaporan dan pengecekan fisik kas. Ada dua hal penting yang mesti kita perhatikan di langkah ini. Dua hal ini sangat menentukan apakah LPJ yang disampaikan dapat diterima atau akan ditolak KPPN. Jadi bagian satu ini khusus membahas dua hal tersebut. Kedua hal itu adalah:

  1. Melakukan pengecekan keadaan pembukuan pada akhir buku pelaporan;
  2. Melakukan pengecekan saldo fisik kas pada akhir bulan pelaporan.